Hukum Mengenai Ujaran kebencian Dalam Menyampaikan Kritik – Undang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus dipermasalahkan oleh khalayak sampai saat ini. Masalahnya UU ini membuat orang yang krisis bisa usai di penjara. Dengan demikian, beberapa orang yang awalnya vocal dan krisis jadi takut untuk sampaikan aspirasinya. Karena, bila diketemukan beberapa hal yang bikin rugi nama seseorang dalam sampaikan kritikannya, karena itu ia dapat dipenjara. Belakangan ini, yang menajdi korban dari UU ini ialah barisan yang demikian gemar mengkritik peraturan pemerintah. Mereka dikatakan sebagai faksi yang menyebar fitnah dan kedengkian.

Adapun ajaran kedengkian itu ialah berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, tindakan tidak membahagiakan, menghasut, memprovokasi dan penebaran informasi bohong. Sementara faktor yang digunakan ialah: suku, agama, saluran keagamaan, keyakinan, ras, antara kelompok, warna kulit, etnis, gender, golongan tujuan seksual dan difabel. Media yang digunakan untuk mengujarkan kedengkian berbentuk: pidato kampanye, banner, sosial media, demo, khotbah keagamaan, mass media (bikin dan electronic) dan brosur.

Hukum Mengenai Ujaran kebencian Dalam Menyampaikan Kritik

Dalam Surat Selebaran Kapolri, beberapa jenis ajaran kedengkian diterangkan berbentuk yang paling luas, berikut teror hukumannya sama sesuai ketentuan hukum. Tetapi semua ketentuan itu bukan ketentuan baru, karena mengambil sumber dari ketentuan yang sudah ada.

Bila seorang mengatakan perseteruan di muka umum, terancam hukuman empat tahun penjara (Pasal 156 KUHP). Cercaan yang ditebarkan melalui tulisan, teror penjaranya paling lama 2,lima tahun (Pasal 157 KUHP). Sedang pencemaran nama baik, penjara paling lama sembilan bulan (Pasal 310 KUHP). Untuk penebar fitnah, dapat dijatuhi hukuman penjara empat tahun (Pasal 311 KUHP), dan pencabutan hak-hak berdasar pasal 35 KUHP nomor 1-3. Hak diartikan ialah hak menggenggam kedudukan secara umum atau kedudukan yang tertentu, hak masuk Angkatan Membawa senjata, dan hak pilih dan diputuskan dalam penyeleksian umum.

Adapun penebaran informasi berbohong, bisa dipenjara optimal enam tahun dan/atau denda terbanyak Rp 1 miliar (Pasal 28, Pasal 45 ayat (2) UU ITE No 11/2008). Sisi yang terdekat dengan istilah “ajaran kedengkian” ialah bila dengan menyengaja memperlihatkan kedengkian atau rasa tidak suka ke seseorang, berdasar diskriminasi etnis dan ras. Teror hukumannya, penjara optimal lima tahun dan/atau denda terbanyak Rp 500 juta (Pasal 16 UU No 40/2008 mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis).

Beberapa akhir ini media yang terbanyak dipakai untuk penebaran ajaran kedengkian ialah lewat media sosial. Ini benar-benar logis karena beberapa akhir ini sosial media berkembang dengan pesat. Bisa disaksikan dari semakin jumlahnya sosial media yang dapat dipakai dengan gratis, sosial media ialah sebuah media online dengan beberapa pemakainya “pemakai” dapat dengan gampang berperan serta, share, dan membuat isi mencakup website, jaringan social, wiki, dunia virtual, dan komunitas. Jika Anda saat ini memerlukan pengacara perceraian di bali bisa langsung kunjungi website pengacaradibali.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *